Kolaborasi Pemerintah dan Sektor Swasta untuk Mengentaskan Kemiskinan Ekstrem dan Menurunkan Angka Stunting di Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur

 

Sekelompok pegawai negeri sipil memegang buku rencana aksi percepatan IPM Provinsi Kalimantan Barat 2023-2025
Caption: Penandatanganan MOU antara Pemerinah Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Wirausaha Sosial, WeCare.id, untuk mengurangi angka kemiskinan dan stunting di kabupaten tersebut, pada tanggal 6 Agustus 2024.
Caption: Penandatanganan MOU antara Pemerinah Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Wirausaha Sosial, WeCare.id, untuk mengurangi angka kemiskinan dan stunting di kabupaten tersebut, pada tanggal 6 Agustus 2024.

 

 

Pemerintah Indonesia menargetkan untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem hingga 0% dan menurunkan prevalensi stunting hingga 14% pada tahun 2024. Namun, pada tahun 2023, angka kemiskinan ekstrem masih sebesar 1,1%, sementara prevalensi stunting masih tinggi, yaitu 21,5%. Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) merupakan salah satu daerah prioritas untuk mengatasi kedua masalah pembangunan tersebut. Di antara 22 kabupaten di provinsi ini, Manggarai Barat merupakan kabupaten yang relatif maju. Perkembangan sektor pariwisata yang pesat telah membantu kabupaten ini menjadi lebih bergairah secara ekonomi. Namun, hal ini belum berdampak pada pembangunan sosial. Pada tahun 2023, 4,5% penduduk Manggarai Barat masih tergolong “sangat miskin”, sementara prevalensi stunting mencapai 36,2%.

Ketika USAID ERAT dimulai pada pertengahan tahun 2022, USAID ERAT memulai dukungannya kepada Manggarai Barat untuk mengatasi kemiskinan ekstrem dan stunting. Pada tahun 2023, USAID ERAT mendukung pemerintah provinsi dan kabupaten dalam menganalisis data kemiskinan. Pemerintah provinsi melakukan padu padan (overlay) Data Penargetan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) yang dikurasi oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dikelola Kementerian Sosial, dan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Adminduk) yang dikurasi oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Proses ini mengidentifikasi sejumlah besar penduduk Manggarai Barat yang belum terlindungi oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.

BPJS Ketenagakerjaan melindungi pekerja, termasuk mereka yang bekerja di sektor informal. Setiap pekerja yang mengalami kecelakaan kerja akan menerima manfaat seperti perawatan dan pengobatan medis tanpa batas hingga mereka dapat kembali bekerja, termasuk kompensasi cacat dan tunjangan kematian. Di sektor formal, pemberi kerja bertanggung jawab untuk menanggung premi Asuransi Ketenagakerjaan. Hal ini tidak berlaku di sektor informal, termasuk petani, nelayan, pemandu wisata, dan pekerja transportasi pariwisata yang dapat dianggap bekerja di sektor berisiko tinggi. Kelompok rentan, seperti orang dengan disabilitas dan perempuan kepala keluarga, juga tidak terlindungi.

Pemerintah Manggarai Barat menanggapi situasi ini dengan meningkatkan alokasi anggaran daerah untuk mensubsidi premi hingga tiga kali lipat menjadi Rp.201.600.000 pada tahun 2024. Jumlah ini cukup untuk menanggung 1.000 pekerja informal yang rentan. Namun, analisis data kemiskinan di atas mengidentifikasi ada total 3.000 orang rentan yang tidak tercakup dalam BPJS Ketenagakerjaan.

Menanggapi tantangan tersebut, USAID ERAT memfasilitasi pemerintah kabupaten untuk terhubung dengan WeCare.id, sebuah wirausaha sosial yang berfokus pada penggalangan dana dari individu dan perusahaan swasta untuk mengatasi masalah-masalah pembangunan sosial. WeCare.id adalah salah satu finalis kompetisi kewirausahaan sosial WiNNER yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) bekerja sama dengan USAID ERAT.

Dalam diskusi tersebut, pemerintah Manggarai Barat dan WeCare.id tidak hanya sepakat untuk bekerja sama dalam memperluas cakupan BPJS Ketenagakerjaan yang telah dibahas di atas, tetapi juga untuk mendanai upaya pemerintah dalam menurunkan angka stunting. Pemerintah kabupaten sebelumnya telah berupaya mengatasi masalah ini dengan meluncurkan gerakan urun dana untuk mengurangi stunting (Gerai Molas Mabar), yang menargetkan pegawai negeri sipil dan pengunjung untuk berkontribusi. Namun, Pemda harus mematuhi peraturan pusat dari Kementerian Sosial yang mengizinkan penggalangan dana untuk tujuan sosial dilakukan oleh organisasi sosial. Inisiatif ini kemudian digabungkan dengan WeCare.id untuk mendukung penggalangan dana untuk Upaya pengurangan stunting.

Pada tanggal 6 Agustus 2024, CEO WeCare.id dan Bupati Manggarai Barat menandatangani nota kesepahaman tentang kolaborasi tersebut, yang diuraikan dalam dua perjanjian kerja sama dengan Dinas Ketenagakerjaan dan Dinas Kesehatan yang ditandatangani pada tanggal yang sama. WeCare.id akan menghasilkan dana untuk membiayai premi Jaminan Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan – dengan target sekitar 2.000 orang yang tidak tercakup dalam subsidi pemerintah – dan tindakan prioritas pemerintah kabupaten dalam mengurangi stunting.

Pada pertengahan Agustus 2024, WeCare.id membuat dua portal donasi, dengan memanfaatkan sekitar dua juta rupiah dari 24 donatur perorangan untuk membiayai premi pekerja dan empat juta rupiah dari 52 donatur perorangan untuk membiayai program stunting di Manggarai Barat hingga saat ini. Untuk mempromosikan platform dan mensosialisasikan pencegahan stunting lebih lanjut, WeCare.id berkolaborasi dengan para influencer untuk melatih kader posyandu dengan mendatangkan konselor ASI ke desa Liang Sola dan mengundang seorang penulis untuk memimpin kegiatan literasi dan donasi buku di sebuah sekolah dasar. Tim juga melibatkan dua perusahaan sosial, yang menyumbangkan pasokan vitamin D ke desa dan mendanai sekitar 150 juta rupiah untuk kegiatan pengorganisasian masyarakat, khususnya bagi pekerja rentan. Seiring dengan semakin solidnya kemitraan antara Pemda dan perusahaan swasta, USAID ERAT tetap berkomitmen untuk mensosialisasikan kedua platform penggalangan dana publik tersebut dan memfasilitasi pertemuan bisnis antara organisasi sektor pariwisata dengan Dinas Ketenagakerjaan.

Kolaborasi ini mendorong terciptanya lingkungan yang mendukung bagi pemerintah kabupaten dan wirausaha sosial, sehingga mereka dapat bekerja sama untuk mencapai tujuan pembangunan sosial jangka panjang di kabupaten tersebut dan pada akhirnya meningkatkan kualitas hidup warganya.

Bagikan artikel ini pada :

Artikel Terkait

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
Loading...