Upaya Kolaboratif dalam Memperluas Cakupan Kesehatan Semesta di Mandailing Natal dan Barru

 

Sekelompok pegawai negeri sipil memegang buku rencana aksi percepatan IPM Provinsi Kalimantan Barat 2023-2025
Caption: Penerima BPJS Kesehatan di Barru, Sulawesi Selatan, menggunakan manfaat kesehatannya di puskesmas terdekat.
Caption: Penerima BPJS Kesehatan di Barru, Sulawesi Selatan, menggunakan manfaat kesehatannya di puskesmas terdekat. 

Sejak tahun 2014, Pemerintah Indonesia telah menerapkan skema Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Untuk memastikan masyarakat miskin terdaftar dalam sistem ini, pemerintah pusat memberikan subsidi untuk pembayaran iuran yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Selain itu, di tingkat daerah, beberapa pemerintah daerah (Pemda) turut mengalokasikan subsidi iuran JKN dari anggaran daerahnya untuk masyarakat yang tidak ditanggung oleh pemerintah pusat. Pemda Mandailing Natal (Sumatera Utara) dan Barru (Sulawesi Selatan) berupaya untuk mencapai “cakupan kesehatan semesta” bagi warganya.

USAID ERAT mendukung pemda memperluas cakupan JKN di tingkat kabupaten/kota dengan melakukan sinkronisasi data untuk mengidentifikasi masyarakat yang memenuhi syarat mendapatkan subsidi iuran JKN. Di Mandailing Natal, terdapat tiga sumber data yang dikelola oleh tiga lembaga pemerintah pusat yang disinkronkan: database Pensasaran Percepatan Pengentasan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) yang dikelola Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dikelola Kementerian Dinas Sosial, dan data kepesertaan JKN yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Sementara itu, di Barru, tidak adanya akses terhadap database kependudukan membuat Pemda berkolaborasi dengan pemerintah desa untuk mengumpulkan data masyarakat, yang kemudian digabungkan dengan data BPJS Kesehatan, P3KE, dan DTKS.

Analisis data di Mandailing Natal memperkirakan ada sekitar 16,3 ribu warga Mandailing Natal yang memenuhi syarat namun belum menerima subsidi iuran JKN. Untuk bisa mencakup semua masyarakat miskin di kabupaten tersebut, Pemda perlu mengalokasikan Rp55 miliar. Pada 2023, pemerintah Mandailing Natal sudah mengalokasikan Rp17,1 miliar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk membiayai subsidi iuran JKN tersebut, angka ini meningkat 29% dari anggaran sebelumnya sebesar Rp13,3 miliar. Untuk tahun 2024, Pemda telah mengalokasikan anggaran yang lebih tinggi lagi untuk subsidi JKN, yaitu sebesar Rp46 miliar.

Di Barru, berdasarkan data yang dihimpun dari 42 desa/kelurahan (76% dari total desa/kelurahan), terdapat sekitar 30,4 ribu warganya tidak terdaftar JKN atau kepesertaannya tidak aktif. Sekitar sepertiga dari jumlah tersebut (10.239 warga) merupakan kelompok miskin. Meskipun tidak semuanya tergolong masyarakat miskin, Pemda meningkatkan alokasi anggaran subsidi JKN tahun 2024 dari Rp44,05 miliar menjadi Rp45,4 miliar.

Selain menutup kekurangan pembiayaan untuk dapat menjangkau masyarakat yang tidak memiliki asuransi, Pemda juga perlu berusaha mencari sumber daya lain untuk dapat mencapai UHC karena mereka tidak diperbolehkan memberikan subsidi pada kelompok masyarakat yang tidak miskin. Bagi masyarakat yang tidak memiliki asuransi kesehatan namun bekerja di sektor informal, pemberi kerja sebenarnya wajib menanggung iuran JKN. Karena itu, Pemda Mandailing Natal dan Barru melakukan pendekatan kepada perusahaan swasta yang beroperasi di kedua kabupaten tersebut untuk mematuhi persyaratan ini. Di Mandailing Natal, lebih dari lima perusahaan swasta telah menandatangani nota kesepakatan dengan BPJS Kesehatan untuk mendaftarkan dan membiayai iuran JKN karyawannya. Di Barru, jumlah perusahaan yang patuh meningkat dari 42 pada 2022 menjadi 55 pada 2023.

Khusus untuk masyarakat “hampir miskin” yang tidak memiliki asuransi kesehatan dan menganggur atau bekerja di sektor informal, USAID ERAT memfasilitasi kolaborasi antara kantor BPJS Kesehatan setempat dan organisasi filantropi seperti kantor Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) setempat untuk mensubsidi iuran mereka. Melalui nota kesepakatan yang ditandatangani pada Mei 2023, BAZNAS resmi mendukung iuran JKN bagi 400 warga Mandailing Natal. Di Barru,BAZNAS setempat telah setuju untuk menanggung iuran masyarakat hampir miskin yang memiliki tunggakan pembayaran iuran JKN.

Cerita ini menujukkan perlunya kolaborasi dalam meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan – antara pemerintah pusat dan daerah dalam mensubsidi iuran JKN bagi masyarakat miskin, dan dengan sektor swasta serta organisasi filantropi untuk dapat mencakup segmen masyarakat lainnya. USAID ERAT akan terus mendukung Pemerintah Indonesia dalam memberikan akses yang adil terhadap layanan kesehatan bagi seluruh warga negara.

Bagikan artikel ini pada :

Artikel Terkait

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
Loading...